Infinity Henka

Infinityhenka.com - DPR dan Pemerintah ketuk palu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) jadi Undang-undang, 6  Desember lalu. Berbagai organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi lingkungan memprotes karena khawatir terhadap sejumlah pasal yang dinilai mengancam demokrasi hingga melemahkan penegakan hukum lingkungan. Tak hanya di Jakarta, protes berbagai kalangan termasuk mahasiswa muncul di berbagai daerah. Puspa Dewy , Kepala Divisi Kampanye Anti Industri Ekstraktif Walhi Eksekutif Nasional, mengatakan pengesahan RKUHP ini menunjukan wakil ‘rakyat’ tidak mendengar dan mengabaikan kegelisahan rakyat dari pasal-pasal dalam hukum pidana yang anti demokrasi. Di sisi lain, Adhitiya Augusta Triputra , dari Trend Asia mengatakan KUHP ini memang untuk melindungi aturan hukum sebelumnya seperti omnibus law dan berpotensi jadi alat membungkam masyarakat di tapak atau bahkan pegiat lingkungan atas kritik dan protes dari praktik kejahatan lingkungan. Sementara itu, A

#Kisah_Natal_2022_😥 Katakanlah Kepadaku kawan... Bagaimana aku harus menyanyikan kidung khidmat ini saat genangan air mata enggan pergi dari pelupuk mataku?  Bagaimana ku lafalkan doa syukur bagi kelahiran Sang Pembebas Saat makna kata 'kebebasan' asing bagiku? Bagaimana ku bacakan rangkaian ayat-ayat suci sedangkan negeriku tercabik-cabik?  Bangsaku tercerai berai ? Ahk kawan... Hati yang tercabik-cabik karena luka Tak pernah bisa sembuh, Sepi yang menggigit menemani renungan panjang ini. Mustahil bergembira di tengah prahara.. Hatiku tak terbuat dari besi Ia rapuh Jangan memaksaku tersenyum gembira. Biar ku rawat luka dan ingatan ini, Ingatan tentang waktu, Ingatan tentang tragedi tanah airku, dan Ingatan tentang Prahara negeriku. Biarkan gelisah batinku ini terus mengantuiku. dan terus mengganggu jiwa yang gelisah dalam pencarian.. Natal sunyi dan sepi  Kini hanya milik cerita kemaren. Kini kami ikrarkan janji Mengepalkan tangan kiri kami Tanda kami menolak lupa

Manokwari, Infinityhenka.com | Himbauan Umum Aksi Demo Damai Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua Dikota Manokwari Memperingati Hari HAM sedunia Pada Tanggal 10 Desember 2022 dengan mengangkat permasalahan HAM Ditanah Papua untuk Diselesaikan oleh pemerintah.  "Memperingati hari HAM sedunia atau Human Right Day yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2022, Kami dari beberapa organisasi kami sudah melakukan pertemuan dan akan melakukan aksi demo damai." Ungkap Ketua KNPB Mnukwar, Aleksander Nekenem saat jumpa pers diruang sekretariat BEM Unipa. Rabu, (07/12/2022) Aksi yang diberi nama solidaritas mahasiswa, pemuda dan rakyat Papua itu rencananya akan digelar pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 dibeberapa titik lokasi yaitu Depan Pohon Beringin Amban, Perempatan lampu merah makalo dan Depan Kampus Unipa dengan tema "West Papua darurat militer dan HAM". Kami hendak menyampaikan situasi dan kondisi HAM di Papua yang hari ini semakin masif bahkan darura

Manokwari, Infinityhenka.com | Menyikapi Pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, (06/12/2022) kemarin, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Papua (MPM Unipa) meminta Pemerintah dan DPR RI meninjau kembali Pasal-pasal yang masih kontroversi. Hal itu disampaikan oleh Ketua MPM Unipa, Agus Nahabial lewat pesan press release kepada media ini. Selasa, (06/12/2022). "Seharusnya Pemerintah dan DPR RI tidak terburu-buru tetapi melihat dan mempertimbangkan kembali pasal-pasal dalam RUU KUHP yang masih bermasalah sebelum mengesahkannya menjadi UU agar pasal-pasal tersebut tidak kontradiksi dengan hak-hak rakyat." Ungkap Nahabial. lanjutnya, ada beberapa pasal yang disetujui dan telah disahkan namun pasal-pasal itu merupakan ancaman terhadap kebebasan masyarakat Indonesia. Mulai dari pasal kumpul kebo, kontrasepsi, demonstrasi, dan penghinaan te

Oleh Ambo Klagilit Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah tetap menetapkan rancang undang-undang tentang pembentukan provinsi Papua Barat Daya (PBD) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 10 masa persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, pada tanggal 17 November 2022. Penetapan RUU Prov. PBD menjadi UU tanpa mempertimbangkan aspirasi Orang Asli Papua yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena kebijakan ini hanya akan berdampak pada konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Aksi-aksi penolakan yang dilakukan hingga menelan korban jiwa adalah bentuk nyata bahwa rakyat Papua tidak menghendaki kebijakan pemekaran yang sarat kepentingan. UU PBD yang telah disahkan tersebut mencakup beberapa daerah kabupaten, terdiri dari: Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. UU PBD menetapkan ibu kota Provinsi PBD berkedudukan di Kota Sorong. Namun, tim pemekaran berupaya mencari lokasi ib

Manokwari, Infinityhenka.com | Menyikapi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya akan disahkan pada (06/12/2022) besok, Amnesty UNIPA mendesak agar hari pengesahan diundurkan atau ditunda. Hal itu disampaikan oleh Kordinator Amnesty Internasional Indonesia Chapter Universitas Papua, Marselino Pigai lewat Pesan WhatsApp yang dikirim kepada media ini, Senin, (05/12/2022). Marselino menyatakan pengesahan RKUHP terlalu buru-buru, dan melalaikan partisipasi publik yang merespon untuk diperbaiki atau menghapus pasal-pasal karet yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang kritis. Misalnya pasal-pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah, pasal penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dan beberapa pasal lainnya. "Kami menilai bahwa adanya implikasi kesengajaan pemerintah atau negara menjerat rakyatnya yang akan mengkritiknya jika terjadi pengesahan RKUHP tanpa diperbaiki dulu pasal-pasal karet itu." Ungkap Marselino dalam ri

Oxford, Infinityhenka.com | Berikut adalah pidato Presiden Pemerintah Sementara ULMWP, Hon. Benny Wenda di Balai Kota Oxford pada 1 Desember 2022. Pada hari ini, saat kami mengibarkan Bintang Kejora di atas Balai Kota Oxford, kami mengingat semua orang West Papua yang telah dibunuh, dipenjara, ditangkap karena mengibarkan bendera kami. Kami mengenang Filep Karma, pahlawan perjuangan kami. Filep menghabiskan sebelas tahun di penjara karena mengibarkan bendera kami. Kita juga ingat Zode Hilapok, salah satu dari delapan mahasiswa Papua yang ditangkap 1 Desember lalu karena mengibarkan bendera Bintang Kejora. Hilapok meninggal pada bulan Oktober 2022. Saya ingin Anda semua bergabung dengan saya dalam keheningan satu menit untuk semua pengibar bendera dan orang West Papua lainnya yang telah meninggal selama setahun terakhir. ---------------------------------------- Tanggal 1 Desember adalah hari lahirnya bangsa West Papua. Pada hari ini di tahun 1961, Dewan Nugini mengibarkan be

Manokwari, Infinityhenka.com | Amnesty Internasional Indonesia Chapter Universitas Papua menyelenggarakan Kegiatan Fokus Group Diskusi yang dilaksanakan pada Sabtu (03/11/2022), Pukul 11.00 - 14.00 Waktu Papua Barat, Bertempat di Sekretariat BEM Unipa, Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari - Papua Barat. Dalam kegiatan yang mengusung tema "Pembungkaman Kebebasan Berekspresi, kriminalisasi Pembela Kemanusiaan, Aktivis dan Gerakan Mahasiswa" itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy diundang sebagai Pembicara pertama dan sebagai Narasumber untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada para peserta. Amnesty Unipa juga mengundang Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Papua, Agus Nahabial sebagai pembicara kedua lantaran Ia memiliki rekam jejak sebagai salah satu Aktivis Kemanusiaan yang masih aktif dengan lantang bersuara hingga saat ini serta berpengalaman menghadapi ti

Manokwari, Infinityhenka.com | Amnesty Internasional Indonesia Chapter Universitas Papua akan menghadirkan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy dalam Kegiatan Fokus Group Diskusi yang akan diselenggarakan disekretariat BEM Unipa, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari - Papua Barat pada Sabtu (03/11/2022) nanti. Hal itu disampaikan oleh Kordinator Amnesty Internasional Chapter Universitas Papua, Marselino Pigai kepada wartawan media ini saat di temui disekretariat BEM Unipa pada Jumat, (02/11/2022) malam. Marselino mengatakan bahwa Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Warinussy akan diundang hadir untuk menjadi salah satu pembicara guna memberikan materi kepada para peserta dari sisi hukum terkait dengan tema kegiatan FGD yakni Pembungkaman kebebasan berekspresi, kriminalisasi terhadap Pembela Kemanusiaan dan Gerakan Mahasiswa. "Kami sudah berikan undangan kemarin dan direspon dengan baik,

Manokwari, Infinityhenka.com | Kegiatan Pembinaan Mahasiswa Baru (PMB) Dalam Jabatan Profesi Guru Keguruan yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Papua akhirnya berakhir dengan ditandai pembakaran Api Unggun dihalaman FKIP, Rektorat Lama pada Sabtu, (19/11/2022) lalu. kepada media ini, Ketua BEM FKIP Unipa, Hendrik Manzmur mengatakan bahwa kegiatan Pembinaan itu merupakan Kegiatan Pembekalan bagi Mahasiswa Baru FKIP dalam Jabatan profesi Guru Keguruan. "Kegiatan ini dilakukan untuk Membina, Melatih, dan Mengasah Kreatifitas para mahasiswa baru dalam Jabatan Profesi Guru Keguruan yang hendak disiapkan untuk menjadi pendidik yang berkualitas untuk Mengajar, Mendidik, Mengarahkan, serta Membimbing Peserta Didik yang sejalan dengan tuntutan Profesi Seorang Guru." Kata Hendrik sembari menjelaskan tujuan kegiatan itu. [Ketua BEM FKIP UNIPA - Hendrik Manzmur/Doc.EA] Lebih Lanjut, Hendrik mengatakan kegiatan yang d

Manokwari, Infinityhenka.com | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Parlemen Jalanan (Parjal) Mempertanyakan Kebijakan Pemerintah Pusat Memaksakan Kehendak Memekarkan Provinsi Baru ditanah Papua yang dinilai bukan Kebutuhan Masyarakat orang asli Papua. Pemekaran DOB Di tanah Papua Penuh Tanda tanya, kepada siapakah Pemekaran Ada?  Benarkah Pemerintah serius Membangun Papua?  "Menurut Parjal, TIDAK Sebab Seyogyanya Pemekaran Boleh ada itu karena Kebutuhan, bukan keinginan." Kata Panglima Parlemen Jalanan, Ronal Mambieuw. Ronal mengatakan Kebijakan Pemerintah Pusat Memekarkan Banyak Provinsi ditanah Papua sama sekali tidak berefek memenuhi kebutuhan Orang Asli Papua (OAP). "Orang Asli Papua tidak butuh banyak Pemekaran namun yang di butuhkan adalah bagaimana Pemerintah Pusat serius menaruh Orang Asli Papua Di posisi yang sama, yang hak-haknya dilindungi oleh regulasi agar tidak termarjinalkan." Ungkap Ronal Selain itu, Kata Ronal, Jika Pemerintah Pusat serius

Manokwari, Infintyhenka.com | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Papua Menyampaikan Permohonan maaf Kepada seluruh mahasiswa universitas Papua atas pembatalan aksi Usai dibukanya Pemalangan. Sebelumnya, dalam beberapa hari belakang, kampus universitas Papua telah mengalami Pemalangan sebanyak 3 kali. Mulai dari Pemalangan Areal Sport Center dan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebanyak 2 kali dan yang ke 3 ini yaitu Pemalangan Areal kampus unipa. Pemalangan tersebut dilakukan oleh pihak pemilik tanah. Melihat persoalan Pemalangan Areal kampus oleh pemilik tanah.  BEM dan MPM menyikapi situasi tersebut dengan rencana menggelar Aksi bersama seluruh mahasiswa Unipa pada 16 November untuk meminta penjelasan permasalahan dan penyelesaian masalah tersebut. "Kami telah mendistribusikan selebaran seruan Aksi kepada seluruh mahasiswa universitas Papua. Kepada mahasiswa diasrama Unipa dan kepada mahasiswa di